Koordinasi Terpadu Perkuat Implementasi Alsintan dan Skema Pembiayaan Pertanian
Palu, 29 April 2026. Sinkronisasi program pertanian lintas level pemerintahan menjadi kunci dalam menjawab tantangan peningkatan produktivitas. Hal ini mengemuka dalam pertemuan koordinasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta pembiayaan pertanian yang digelar Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (29/4), di Aula Dinas TPH.
Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Tengah turut hadir dalam forum tersebut bersama sejumlah kepala dinas pertanian kabupaten, antara lain dari Poso, Parigi Moutong, Banggai Kepulauan, dan Tojo Una-Una. Kehadiran lintas pemangku kepentingan ini menegaskan bahwa isu alsintan dan pembiayaan tidak bisa ditangani secara sektoral, melainkan membutuhkan orkestrasi kebijakan yang terintegrasi.
Dalam sambutan pembukaan, perwakilan Kepala Dinas TPH Provinsi Sulawesi Tengah menekankan bahwa optimalisasi alsintan bukan semata soal ketersediaan alat, melainkan bagaimana alat tersebut dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan efisiensi usaha tani dan produktivitas. Tanpa koordinasi yang solid, potensi alsintan kerap tidak termaksimalkan di lapangan.
Dimensi teknis tersebut diperdalam melalui paparan Direktur Alsintan Pascapanen Kementerian Pertanian RI yang disampaikan secara daring. Ia menyoroti peran krusial alsintan pada fase pascapanen, tahap yang sering kali menjadi titik lemah dalam sistem produksi. Pemanfaatan teknologi yang tepat, menurutnya, mampu menekan kehilangan hasil, menjaga mutu, sekaligus meningkatkan nilai tambah produk pertanian.
Tidak hanya aspek produksi, pertemuan ini juga mengangkat dimensi mitigasi risiko melalui sosialisasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Tahun Anggaran 2026. Skema ini diposisikan sebagai instrumen proteksi bagi petani terhadap ketidakpastian, mulai dari bencana alam, serangan organisme pengganggu tanaman, hingga variabilitas iklim. Dengan demikian, keberlanjutan usaha tani tidak semata bergantung pada faktor teknis, tetapi juga pada sistem perlindungan yang memadai.
Dalam forum tersebut, Kepala BRMP Sulawesi Tengah menegaskan bahwa efektivitas bantuan alsintan sangat ditentukan oleh kualitas pendampingan. Distribusi alat tanpa diiringi penyuluhan yang intensif berisiko menurunkan tingkat adopsi teknologi di tingkat petani.
Ia menempatkan BRMP sebagai penghubung antara inovasi teknologi dengan implementasi di lapangan. Sinergi antara penyuluh dari dinas pertanian dan BRMP, menurutnya, merupakan faktor kunci agar setiap intervensi program benar-benar menghasilkan dampak nyata.
“Sinergi antara penyuluh, dinas dan BRMP harus terus diperkuat. Dengan kolaborasi yang baik, program-program Kementerian Pertanian dapat diimplementasikan secara lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran,”tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya perencanaan berbasis kebutuhan. Ketidaksesuaian antara jenis bantuan dan kondisi riil petani masih menjadi tantangan yang perlu dibenahi melalui penguatan data dan koordinasi lintas pihak.
Secara keseluruhan, pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang koordinasi, tetapi juga ruang konsolidasi strategi. Penyelarasan antara pemanfaatan alsintan, pembiayaan, dan pendampingan diharapkan mampu menciptakan sistem pertanian yang lebih efisien, adaptif, dan berkelanjutan.
Dengan sinergi yang semakin kuat, sektor pertanian di Sulawesi Tengah memiliki peluang besar untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap ketahanan pangan nasional.
Penulis : Nur Azizah Sakinah
Editor : Hamka Biolan